undang undang tentang kelurahan. segala syarat dan tata cara yang ditentukan undang-undang mengenai tindakan hukum panggilan berlaku sepenuhnya dalam tindakan hukum pemberitahuan. undang undang tentang kelurahan

3. Undang-Undang No. UU 6 Tahun 2014 tentang Desa Status. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. Pemecahan Desa dan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Desa dan Kelurahan baru di dalam. NOMOR 8 TAHUN2019 WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 8 TAHUN2019 TENTANG PEDOMAN. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pada 7 Mei 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2000. Undang-Undang No. Sebagai pelaksanaan dari undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimana dalam pasal 5 ayat (5) disebutkan bahwa syarat fisik untuk pembentukan kota. bahwa rencana tata ruang Kota Padang sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan akhirnya dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. Permendagri 119/2019 tentang pemotongan,penyetoran dan pembayaran iuaran jaminan kesehatan. PEMERINTAHAN DAERAH. 73. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara. Bab III Kedudukan, Tugas, dan Tata Kerja dalamHal ini seperti yang tertuang di Undang-Undang Republik Indonesia No. Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. UU Desa No. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);. PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN. go. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistemUU No. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu menyusun standar UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Sehingga penetapan semacam ini sudah diatur dalam undang – undang, seperti yang tertera dalam peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 mengenai kelurahan. Selain itu, perjanjian yang dilakukan juga belum dilakukan secara tertulis. Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kelurahan. 2014 tentang Desa dan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);. KETENTUAN UMUM. 5. desa/kelurahan sadar hukum merupakan langkah yang stretegis. ELEKTRONIK DI KELURAHAN DUREN TIGA Andriyanto Adhi Nugroho, Heru Suyanto, Mulyadi Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta. 8. Kecamatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. desa/kelurahan atau sebutan lainnya sebagai berikut: Posyandu A Gambar 2. UU Pelayanan Publik disahkan oleh Presiden DR. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran. Dasar hukumnya adalah Pasal 49 huruf b UU No. Pemerintah, sebagai. Perbedaan iniDasar Hukum. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat. TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAMARINDA, Menimbang : a. Maulid Nabi Muhammad Shalallhu Alaihi Wassalam. PERATURAN PERUNDANG. nomor kode desa/kelurahan yang lama; - 6 - f. tentang Dcsa, maka Peraturan Dacrah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perubahan Desa menjadi KElurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; b. Undang-Undang Nomor 10. 5 Tahun 1974 disusun berdasarkan pasal 18 Konstitusi Republik IV dan dikembangkan lebih jauh dengan mengadopsi "ide-ide" yang ada dalam penjelasan Konstitusi . pengertian-pengertian menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; f. Undang-undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 1979TENTANGPEMERINTAHAN DESADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 84), tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan karenanya perlu diganti; bahwa sesuai dengan sifat Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 3 : Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah: a. 2. Jenis. Kumpulan UU Desa. 4. kecamatan, kelurahan, desa, dan pulau di seluruh Indonesia; b. Rembug Warga adalah. Fulltext. Perubahan dalam regulasi tersebut dapat menentukan apakah hak, kewenangan, dan kedudukan desa semakin mandiri dan leluasa atau tidak. TRIBUNSUMSEL. Syarat-syarat menjadi lurah seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru. penyelenggaraan kegiatan desa dan /atau kelurahan “. Tentang KELURAHAN; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006, Tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA;Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Ketua R ukun T etangga di lingkungan Pemerintahan Kelurahan; Me ngingat : 1 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Kelurahan; Mengingat: 1. INSTAGRAM. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik126 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan; Mengingat : 1. tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan. Sejak tahun 1980-an telah dicanangkan program kelurahan/desa sadar hukum (DSH) oleh Departemen. TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5),. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005 TENTANG KELURAHANPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008. Menyambung pertanyaan Anda, sayangnya kami kurang mendapatkan informasi seberapa lama ketua RT di lingkungan Anda itu menjabat hingga ia menua. Di samping itu, surat keterangan waris juga dapat dibuat. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 11. Peraturan Perundang Undangan Nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara. com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan penyaluran dana kelurahan sudah diatur dalan Undang-undang No. Kelurahan;: 1. Selain itu, peratutan tentang Desa yang selama ini berlaku juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman khususnya menyangkut. Pasal 14 Peraturan. Kelurahan; Mengingat : 1. Putusan Nomor 35/PUU–X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 (UU/1945/1) (1945) tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA BENGKULU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BENGKULU. JDIH KPU RI | Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. go. Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa. 4. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu. sekretariat daerah; b. kelurahan atau penyusunan rancangan peraturan desa dan peraturan kepala desa (t ermasuk peraturan bersama kepala desa) serta keputusan kepala desa dan. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah, dan berada dibawah serta. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun. Hal ini dilakukan melalui terbitnya Undang-Undang No. 2. 6. 22/1999 yang mengatur tentang pergantian nama dari desa menjadi kelurahan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pengawas . Kelurahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 229 ayat (2) kelurahan bukan lagi menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Menurut undang-undang ini, desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Mengingat : 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut. Pasal 15 Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pembuatan Monografi Desa dan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dasar hukumnya adalah Pasal 833 KUHPerdata. Kecamatan – Desa/Kelurahan – dusun/Rukun Warga – Rukun Tetangga – keluarga. Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kelurahan; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan. E. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950); 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu mengarahkan pembangunan di Kota Padang dengan memanfaatkan ruang secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan; b. 20. Dilengkapi Dengan:Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESAPeraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDPeraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Sobari, Kiki Nurzet. Hukum dan Undang-undang. PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Specific grant DAU bagian pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan dialokasikan untuk dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata atau dibagikan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 30. Permendagri No. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; Mengingat : 1. selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain. Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara. Login; Tema Jenis Tahun Perwakilan Glosarium. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 angka 24 disebutkan: “Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa yang sudah ada sebelum Undang -Undang ini be rlaku tetap diakui sebagai desa dan Pemerintah Daerah menetapkan Peratura n Daerah tentang Penetapan Desa . Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kebijakan dan Strategi Polri 2002-2004. dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas. Nomer 23 Tahun 2014 5. jumlah penduduk; d. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan P embentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang -Undang( Lembaran Negara. Ulasan: Terima kasih atas pertanyaan Anda. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Bahalle, Rabiyat. Dalam menyikapi pelaksanaan pembangunan yang begitu cepat sebagai organisasi atau aparatur negara yang paling dekat dengan masyarakat pihak kelurahan berusaha untuk melakukan perubahan terencana yang di lakukan secara sadar, memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, mengutamakan orang banyak danNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Tags: Kelurahan. Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) PeraturanPonorogo (ponorogo. Kecamatan dan Desa/Kelurahan, untuk mengawali dan melaksanakan kawasan bebas asap rokok di lingkungan kerjanya sesuai. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 11. JAKARTA, KOMPAS. Profil Desa dan Kelurahan itu adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana. Dalam Undang-Undang No. 29. mengingat : 1. TENTANG. 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penjelasan Umum. 3. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022. Persayaratan lain yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan Bupati tentang Program Kerja Berbasis Desa/ Kelurahan Melalui Desa/Kelurahan Digital. masyarakat di Kelurahan. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang. Berdasarkan undang-undang masa jabatan kepala desa terbatas maksimal dua periode yang masing-masing lamanya 5 tahun. Sedangkan kelurahan merupakan bagian dari lembaga pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3. 0. Ulasan: Terima kasih atas pertanyaan Anda. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang. 10 Tahun 2008. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829); 2. Definisi ini tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat : 1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 1. 2005 tentang pembentukan daerah kelurahan yaitu : a. Dan hasil evaluasi Kementerian Kesehatan pada tahun 2009, bahwa dari 75. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 8. Kelurahan menyerahkan KK lembar ke 1 kepada. KELURAHAN . Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Tongole Dalam Wilayah Kecamatan Ternate Tengah; Mengingat : 1. - 6 - 20. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Tasikmalaya yang berkedudukan dalam unit kerja Kecamatan. Undang-Undang Nomer 69 Tahun 1958 3. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan otonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.