contoh sop sesuai permendagri no 52 tahun 2011. 790,. contoh sop sesuai permendagri no 52 tahun 2011

4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kemendagri Permendagri No. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah, perlu disusun tata cara. 35 tahun 2012. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D • Permendagri No. 19690824 199903 1 001. Download Permendagri Nomor 52 Tahun 2011. SOP yakni salah satu pedoman atau acuan untuk dapat melakukan berbagai tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja dari sebuah instansi pemerintah maupun non-pemerintah dan usaha maupun non-usaha. Report. Bacalah versi online 5. METADATA PERATURAN. disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam. 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; b. Home » Materi dan Referensi » PermenPANRB No. 1K views. Bentuk Singkat. Buku Kurikulum 2006. (1) Pedoman penyusunan SOP ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun,. 790,. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 6. Belum Tersedia. Permendagri Nomor 25 Tahun 2021. kepatuhan hukum; dan (8) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam h. 9 Tahun 2015; PP No. Permenpan No. PENDAHULUAN Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan. 2021. Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis. Pejabat Pengundangan. 6 Tahun 2022 adalah dokumen pdf yang berisi petunjuk teknis dan contoh formulir SKP untuk jabatan pimpinan tinggi dan unit kerja mandiri. 22 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom. T. Peraturan Perundang-undangan. Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 980); b. 4. Permen PUPR No. kemenkeu. Permendagri 2007. NOMOR 71 TAHUN 2010 DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2013 I. 6K views. Permendagri no. (SOP) Administrasi Pemerintahansudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan; b. 17. 25 Tahun 2010 PAKAIAN DINAS →Perwal No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang. ABSTRAK PERATURAN. Permen PAN RB No. Download. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11. Contoh SOP Teknis adalah: SOP Pengujian Sampel di Laboratorium,. dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pendataan Dan Penerbitan. STATUS PERATURAN. Tipe Dokumen. Permendagri 73 Tahun 2022 telah dirilis oleh pemerintah terkait. Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 2. B. Contoh Format SOP AP: Gambar 1 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA-18-Gambar 1 Contoh Format SOP AP. (Permendagri) NO. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Mencabut : Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/Kep/M. Materi ini mencakup tujuan, prinsip, metode, dan alat pengukuran udara untuk berbagai parameter pencemaran udara, seperti partikulat, SO2,. dibutuhkan sesuai pembuatan SOP UTE RAMBE, S. 1. Permen PUPR. melakukan analisis prosedur; d. Preview. Permendagri Nomor 52-2011 - Standar Operasional Prosedur. NOMOR : 52 Tahun 2011 TANGGAL : 4 Nopember 2011 TAHAPAN PENYUSUNAN SOP Tahapan penyusunan SOP meliputi: 1. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kemendagri Permendagri No. Format SOP mengacu pada Permendagri 52 tahun 2011. PERIBAHASA. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Perlengkapan laboratorium sesuai yang dibutuhkan. Link download Salinan dan Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 (pdf) ----disini6. 52 Tahun 2011, PermenPANRB No. SEKDES memberikan penguatan kapasitas kepada Tim Pelaksana Kegiatan, Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan. go. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012. . Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup, indikator, mekanisme, dan evaluasi SPM di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, perizinan, dan lain-lain. Permendagri ini memberikan template dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) secara menyeluruh sehingga menghasilkan transaksi dan langkah-langkah penatausahaan aset daerah menjadi lebih teratur sesuai dokumen persyaratan berdasarkan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 47 Tahun 2021. E. Penyusunan SOP sesuai Permenpan no. Sop Kab. Penyesuaian kepada SOP Penyusunan SOP. 371 -2- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. 52 2011. Dengan demikian Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran harus melakukan penyesuaian tugas dan kewenangan PPTK tersebut melalui Surat Keputusan). 2021/No. Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik. 925, peraturan. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; b. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEU DAERAH pada 2021-09-02. 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Permendagri No. 75/MEN/2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 04-0225-2000 mengenai. Dengan diundangkannya Permendagri No. 2018. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (19 Juni 2012) Permendagri No. Operasional Prosedur (SOP) di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merupakan bagian dari tata kelola teknologi informasi (IT Governance) di SBPTST juga. 3. Gowa. Kami juga masih menemukan ketidakseragaman Tata Naskah Dinas yang ada di daerah,” ungkap Narsum. 6. I (IV/b) NIP. 2018/NO. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2021 Standar Pembongkaran Bangunan Gedung MATERI. NOMOR : 8 TAHUN 2011 TANGGAL : 1 JUNI 2011 - 2 - 4. Standar Ketenagaan Minimal (Permenkes Nomor 56 Tahun 2014, Permenkes Nomor 75 Tahun 2014, Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2011) 3. Sop Kab. STATUS PERATURAN. 5 Tahun 1962 dinyatakan masih berlaku, antara lain: 1) Permendagri No. Terdapat beberapa SOP yang berkaitan. Memahami tupoksi unit kerja masing-masing. PP 38 tahun 2007 7. Koordinator masing-masing SKPD; c. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEU DAERAH tersebut. Jumlah ra ta-rata limbah B3. 38 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu mengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M. (10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. Kencana Bayu Aji • 6. mengumpulkan data dan informasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu mengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untukSeperti yang diketahui bahwa dasar pelaksanaan pengawasan Koperasi selama ini menggunakan PerMenKop. melakukan analisis prosedur; d. 22 Tahun 2020Download Bab 1 Ketentuan Umum Kerja Sama Daerah. - VDOCUMENTS. Permenhub No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (19 Juni 2012) Permendagri No. Penguatan Sistem Inovasi Daerah. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 705 Salinan sesuai dengan aslinya. Tahun. Di tengah hiruk pikuk pemilihan presiden (pilpres) pada Juli 2014 yang lalu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang. 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. 52 DETIK. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. Sekretaris: Kepala Bagian Perencanaan atau Kepala Bagian. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Peraturan ini merupakan turunan dari PP 28/2018 tentang Kerja Sama Daerah Salinan Permendagri No. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 1136, peraturan. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP besar kemungkinan akan sulit 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Peraturan ini merupakan turunan dari PP 28/2018 tentang Kerja Sama Daerah Salinan Permendagri No. COM | Aturan atau dasar hukum Laporan Kepala Desa adalah Permendagri 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. 12 tahun 2007 (lampiran 4) - [PDF. Nov. Prinsip kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, bahwa SOP yang disusun telah menjamin prosedur yang distandarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permendagri No. PERMENDAGRI No. SOP PPID PELAKSANA BPKA; TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI; TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN;. (2) Standar ruang kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini Pasal 10 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, bagi pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri disediakan kendaraan dinas. » INFO PENTING: Yth. 269; PERATURAN. Diubah dengan : Permen BUMN No. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada. Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan SOP Satpol PP. Tipe Dokumen. Dokumen ini berisi Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. capaian. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. SOP : serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Analis Jabatan dan Analis Bebas Kerja. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas. 4. Permen PUPR No. 181/PMK. 6. Adapaun peraturan ini telah mencabut beberapa peraturan sebelumnya, antara lain: PERMENDAGRI No. 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. PERDA NO. PERMENDAGRI No. 2016. 66 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai. 2011/NO. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEU DAERAH tersebut. Karena selain Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Perbup ini juga menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Rojana Hamdan 141. PA Rianto • 5.